Ilustrasi hak saksi didampingi advokat menurut KUHAP baru UU 20 Tahun 2025

Surat panggilan dari kepolisian datang. Di kolom status tertulis satu kata yang terasa melegakan: saksi. Bukan tersangka. Banyak orang lalu menyimpulkan bahwa perkaranya tidak serius dan cukup datang sendiri.

Kesimpulan itu berisiko. Pemeriksaan sebagai saksi adalah titik awal yang menentukan arah sebuah perkara, dan keterangan yang Anda berikan hari itu akan dibacakan kembali berbulan-bulan kemudian. Sejak 2 Januari 2026, hukum Indonesia mengatur hal ini jauh lebih tegas daripada sebelumnya.

Dulu saksi memang tidak punya hak itu

KUHAP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur hak atas bantuan hukum dalam Pasal 54. Bunyinya hanya menyebut tersangka atau terdakwa. Kata “saksi” tidak ada di sana.

Akibatnya praktiknya tidak seragam. Di sebagian ruang pemeriksaan advokat diizinkan mendampingi, di sebagian lain ditolak dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Persoalan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok advokat melalui perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, yang meminta Pasal 54 ditafsirkan mencakup saksi. Mahkamah menolak permohonan itu pada 30 November 2022. Jadi sampai akhir 2025, saksi memang tidak memiliki jaminan hak pendampingan.

Itulah yang berubah.

Yang berlaku sekarang

KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut UU 8/1981. Di dalamnya ada satu bab khusus tentang hak saksi.

Pasal 143 memuat daftar hak saksi, dan salah satu butirnya menyatakan saksi berhak “memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan”. Pasal 144 memberikan hak yang sama kepada korban.

Dari sisi advokat, Pasal 150 menyebut hak advokat untuk mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan. Bukan hanya di pengadilan, dan bukan hanya setelah seseorang berstatus tersangka.

Ada satu pasal lagi yang jarang dibahas tetapi penting Anda ketahui. Pasal 154 ayat (2) mewajibkan pejabat yang memeriksa untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan, dan menunjuk advokat bagi saksi atau korban yang tidak mampu. Jika Anda menolak didampingi, penolakan itu harus dituangkan dalam berita acara menurut ayat (4). Artinya keputusan untuk datang sendiri bukan lagi sesuatu yang terjadi diam-diam, melainkan harus tercatat.

Hak lain yang perlu Anda ketahui

Daftar dalam Pasal 143 tidak berhenti pada pendampingan advokat. Hak saksi juga mencakup, antara lain:

Hak Makna praktisnya
Memberikan keterangan tanpa tekanan Anda tidak boleh dipaksa, diancam, atau dibujuk untuk menjawab dengan cara tertentu.
Bebas dari pertanyaan yang menjerat Pertanyaan yang disusun agar jawaban apa pun memberatkan Anda tidak boleh diajukan.
Menolak memberatkan diri sendiri Anda tidak wajib memberikan keterangan yang justru menempatkan Anda sebagai pelaku.
Tidak dituntut atas kesaksian Keterangan yang diberikan dengan iktikad baik tidak bisa dijadikan dasar menuntut Anda.
Memperoleh perlindungan dan kerahasiaan identitas Relevan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga atau perkara dengan ancaman.
Mendapat penerjemah Termasuk bagi saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia atau penyandang disabilitas.
Penggantian biaya transportasi Kehadiran Anda sebagai saksi tidak seharusnya menjadi beban biaya pribadi.

Satu catatan yang perlu jujur disampaikan. Mekanisme advokat menyatakan keberatan secara formal atas intimidasi atau pertanyaan menjerat, lalu keberatan itu wajib dicatat dalam berita acara, dirumuskan dalam Pasal 32 yang konteksnya pemeriksaan tersangka. Untuk saksi, haknya ada dalam Pasal 143, sedangkan prosedur pencatatan keberatannya tidak dinyatakan setegas itu. Dalam praktik, advokat tetap dapat meminta agar keberatan dimasukkan ke dalam berita acara, dan permintaan itu sebaiknya diajukan di tempat.

Lalu, kapan Anda benar-benar perlu pengacara?

Tidak setiap panggilan saksi menuntutnya. Kalau Anda kebetulan melihat kecelakaan lalu lintas, datang sendiri biasanya cukup.

Pertimbangkan pendampingan apabila salah satu keadaan berikut Anda alami:

  • Anda punya kepentingan dalam perkaranya. Misalnya Anda pihak dalam sengketa utang, perkawinan, warisan, atau tanah yang dilaporkan.
  • Anda adalah pelapor atau terlapor. Status saksi dalam keadaan ini sering kali hanya tahap awal.
  • Perkaranya menyangkut pekerjaan Anda. Pengurus atau karyawan yang dipanggil soal dugaan tindak pidana korporasi berada dalam posisi rawan, karena keterangan pribadi dan jabatan bisa bercampur.
  • Anda tidak tahu persis perkaranya apa. Surat panggilan yang hanya mencantumkan pasal tanpa uraian memerlukan pembacaan lebih dulu.
  • Pemeriksaan sebelumnya terasa menekan. Jika Anda pernah dipanggil dan merasa diarahkan, jangan datang sendiri untuk yang kedua.

Pola yang paling sering kami jumpai: seseorang datang sendiri sebagai saksi, menandatangani berita acara tanpa membacanya dengan teliti, lalu dipanggil kembali beberapa pekan kemudian dengan status tersangka. Pada titik itu, keterangan yang sudah ditandatangani jauh lebih sulit diperbaiki.

Perkara yang sedang berjalan ikut aturan mana?

Pertanyaan ini sering muncul, dan jawabannya ada di Pasal 361. Perkara yang pada 2 Januari 2026 sudah dalam proses penyidikan atau penuntutan diselesaikan dengan KUHAP lama. Perkara yang peristiwanya sudah terjadi tetapi penyidikannya belum dimulai menggunakan KUHAP baru. Perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan pemeriksaannya sudah dimulai tetap diperiksa dengan KUHAP lama, kecuali untuk peninjauan kembali.

Jadi bila Anda baru dipanggil sekarang untuk peristiwa yang terjadi tahun lalu, hak-hak dalam Pasal 143 berlaku untuk Anda.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah polisi boleh menolak pengacara saya masuk ruang pemeriksaan?
Pasal 143 dan Pasal 150 UU 20/2025 memberikan hak itu secara tegas kepada saksi dan kepada advokat. Jika ditolak, mintalah penolakan tersebut beserta alasannya dicatat dalam berita acara.

Kalau saya tidak mampu membayar pengacara?
Pasal 154 ayat (2) mewajibkan pejabat yang memeriksa menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum bagi saksi atau korban yang tidak mampu.

Apakah membawa pengacara membuat saya tampak bersalah?
Tidak. Pasal 149 ayat (1) UU 20/2025 menempatkan advokat sebagai penegak hukum. Kehadiran advokat adalah pelaksanaan hak, bukan pengakuan.

Bolehkah saya menolak menjawab?
Untuk pertanyaan yang jawabannya memberatkan diri Anda sendiri, Pasal 143 memberikan dasarnya. Tetapi penolakan yang terlalu luas bisa berdampak lain, sehingga sebaiknya dipertimbangkan bersama advokat di tempat.

Bacaan terkait

Panggilan sebagai saksi paling sering muncul dari tiga jenis laporan. Bila perkara Anda berkaitan dengan utang yang tidak dibayar dan batas antara wanprestasi dengan penipuan, dengan pasal perzinaan dalam KUHP baru, atau dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, ketiga pembahasan itu dapat membantu Anda memahami posisi hukum sebelum hari pemeriksaan.

Butuh pendampingan sebelum hari pemeriksaan?

Waktu terbaik berkonsultasi adalah sebelum Anda datang, bukan sesudahnya. IHW Lawyer dapat membaca surat panggilan Anda, menjelaskan posisi hukum Anda dalam perkara itu, menyiapkan Anda menghadapi pemeriksaan, dan mendampingi Anda di ruang pemeriksaan sesuai hak dalam Pasal 143 UU 20/2025.

Hubungi IHW Lawyer melalui WhatsApp dengan menyertakan jenis perkara dan tanggal pemeriksaan Anda, agar kami dapat menilai urgensinya lebih cepat.