Girik Tidak Berlaku Sejak Februari 2026: Yang Benar dan Yang Keliru
Sejak awal tahun beredar kabar yang membuat banyak pemilik tanah panik: girik dan surat tanah lama dinyatakan tidak berlaku, dan tanah yang belum bersertifikat akan disita negara.
Bagian pertama benar. Bagian kedua tidak ada dasar hukumnya.
Tulisan ini memisahkan keduanya, lalu menjelaskan apa yang sebaiknya Anda lakukan sekarang — karena tenggatnya memang sudah lewat.
Apa yang sebenarnya berubah
Dasarnya Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021, yang mewajibkan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat didaftarkan dalam waktu lima tahun sejak peraturan itu berlaku pada 2 Februari 2021. Tenggatnya jatuh pada 2 Februari 2026. Ketentuan ini dipertegas Pasal 76A Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.
Yang berakhir adalah kedudukan dokumennya sebagai alat bukti — bukan hak atas tanahnya.
Setelah tenggat lewat, girik dan dokumen sejenis tidak lagi berfungsi sebagai alat pembuktian hak, melainkan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Status tanahnya tetap tanah bekas milik adat.
Kementerian ATR/BPN menegaskan hal ini: yang tidak berlaku adalah girik sebagai alat bukti, bukan hak atas tanahnya. Tanah yang masih dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa tetap diakui, dan masih dapat didaftarkan sampai terbit sertifikat hak milik.
Kabar yang keliru: tanah disita negara
Beredar luas di media sosial bahwa tanah tanpa sertifikat hak milik akan menjadi milik negara pada 2026. Tidak ada ketentuan yang mengatur demikian.
Pasal 76A justru menegaskan sebaliknya — status tanah tetap sebagai tanah bekas milik adat, dan tidak otomatis beralih menjadi tanah negara. Kehilangan nilai pembuktian sebuah dokumen bukanlah pencabutan hak.
Yang benar-benar perlu Anda khawatirkan bukan penyitaan oleh negara, melainkan melemahnya posisi Anda bila suatu saat tanah itu disengketakan. Itu risiko yang nyata, dan itulah alasan pendaftaran menjadi mendesak.
Dokumen apa saja yang terdampak
| Disebut dalam ketentuan | Lazim disebut dalam pemberitaan |
|---|---|
| Girik Petuk pajak bumi / landrente Pipil Kekitir Verponding Indonesia Alat bukti bekas hak milik adat lainnya |
Letter C Petok D Keduanya termasuk dalam kategori “alat bukti bekas hak milik adat lainnya” |
Lalu girik saya sekarang berguna untuk apa?
Masih berguna, dan jangan dibuang. Fungsinya berubah menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran tanah — dokumen pendukung yang menunjukkan riwayat penguasaan, bukan lagi bukti hak yang berdiri sendiri.
Dalam praktik, girik yang disertai pembayaran pajak yang tertib dan penguasaan fisik yang nyata tetap menjadi bahan kuat dalam permohonan pengakuan hak. Yang hilang adalah kemampuannya berdiri sendiri sebagai bukti kepemilikan.
Cara mendaftarkan: melalui pengakuan hak
Pendaftaran tanah bekas milik adat ditempuh lewat mekanisme pengakuan hak. Syarat yang perlu disiapkan:
- Girik atau dokumen bekas milik adat yang Anda miliki
- Surat pernyataan penguasaan fisik secara terus-menerus, umumnya paling sedikit 20 tahun
- Dua orang saksi dari lingkungan setempat
- Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
- SPPT PBB tahun berjalan
- Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa
- Surat keterangan dari desa atau kelurahan
Tahapan prosesnya kami uraikan lebih rinci di mengurus tanah yang belum bersertifikat.
Siapa yang paling berisiko
Tidak semua pemegang girik berada dalam posisi yang sama. Tiga keadaan berikut yang paling rawan:
Tanah warisan yang belum dibagi. Ini yang paling sering bermasalah. Girik masih atas nama kakek atau orang tua yang telah meninggal, ahli warisnya banyak, dan sebagian sudah tidak saling berhubungan. Pendaftaran menuntut kejelasan siapa ahli warisnya lebih dulu — dan di sinilah sengketa keluarga sering bermula. Pembagian warisannya kami bahas di cara menghitung dan membagi harta waris.
Tanah yang tidak Anda kuasai secara fisik. Bila tanah ditempati orang lain, disewakan tanpa dokumen, atau dibiarkan kosong bertahun-tahun, syarat penguasaan fisik menjadi sulit dipenuhi.
Tanah yang jual belinya hanya di bawah tangan. Jual beli dengan kuitansi tanpa akta PPAT meninggalkan rantai kepemilikan yang terputus, dan itu harus dibereskan sebelum pendaftaran.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah tenggatnya diperpanjang?
Sampai tulisan ini disusun, kami tidak menemukan ketentuan yang memperpanjang tenggat 2 Februari 2026. Karena pelaksanaannya dapat berbeda antardaerah, sebaiknya dipastikan ke Kantor Pertanahan setempat.
Tanah saya sudah bersertifikat, apakah terpengaruh?
Tidak. Ketentuan ini menyangkut alat bukti tanah bekas milik adat yang belum didaftarkan. Sertifikat yang sudah terbit lebih dari lima tahun pun tidak dapat dicabut kecuali melalui perintah pengadilan.
Apakah saya masih bisa mendaftarkan tanah sekarang?
Masih. Yang berubah adalah kedudukan dokumen Anda dalam pembuktian, bukan hilangnya kesempatan mendaftar. Tanah yang dikuasai dan tidak disengketakan tetap dapat didaftarkan.
Bagaimana jika girik masih atas nama orang tua yang sudah meninggal?
Perlu diselesaikan lebih dulu siapa ahli warisnya, umumnya melalui surat keterangan ahli waris atau penetapan ahli waris di pengadilan, sebelum permohonan pendaftaran diajukan.
Apakah menjual tanah girik sekarang masih bisa?
Secara praktis jauh lebih sulit. Pembeli yang berhati-hati dan pihak bank akan meminta sertifikat. Mendaftarkan lebih dulu biasanya menaikkan nilai tanah melebihi biaya pengurusannya.
Jangan menunggu sampai tanah Anda disengketakan.
Tenggatnya sudah lewat, dan setiap bulan penundaan menambah risiko — terutama bila girik masih atas nama orang yang telah meninggal atau tanahnya tidak Anda kuasai sendiri. Kami membantu menelusuri riwayat kepemilikan, menyelesaikan kedudukan ahli waris, dan mendampingi permohonan pengakuan hak sampai sertifikat terbit.
IHW Lawyer
WhatsApp/Telepon: 0812-1203-9060 | Email: info@ihwlawyer.com
Jam layanan: Senin–Jumat, 09.00–17.00 WIB
Artikel ini disusun berdasarkan keadaan hukum per 19 Oktober 2026. Uraian di sini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.