Jenis-Jenis Hak Atas Tanah: Beda Hak Milik, HGB, HGU, dan Hak Pakai (Seri 1)
Banyak orang menyebut dokumen tanahnya dengan satu kata: sertifikat. Padahal sertifikat hanyalah bukti. Yang menentukan apa yang boleh Anda lakukan atas tanah itu adalah jenis haknya, dan jenis hak itulah yang tercetak di halaman depan sertifikat.
Perbedaannya bukan soal istilah. Ia menentukan siapa yang boleh memegang, sampai kapan berlaku, dan apakah bisa dijaminkan ke bank. Tulisan ini membuka rangkaian empat seri tentang hukum pertanahan, dan dimulai dari pertanyaan paling mendasar: hak apa yang sebenarnya Anda pegang.
Tujuh hak dalam undang-undang, empat yang dipakai sehari-hari
Pasal 16 UUPA menyebut tujuh hak atas tanah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Dalam praktik sehari-hari, yang Anda temui di sertifikat hampir selalu empat yang pertama.
Satu lagi yang sering muncul tanpa disadari adalah Hak Pengelolaan. Ia bukan hak atas tanah dalam arti biasa, tetapi kehadirannya mengubah banyak hal, dan akan dibahas di bagian akhir.
Perbandingan singkat
| Hak | Siapa yang boleh memegang | Di atas tanah apa | Jangka waktu | Jaminan bank |
|---|---|---|---|---|
| Hak Milik | Hanya warga negara Indonesia, dan badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah | Berdiri sendiri | Tidak dibatasi waktu | Bisa |
| Hak Guna Usaha | WNI dan badan hukum Indonesia | Tanah Negara atau Tanah Hak Pengelolaan | 35 tahun, diperpanjang 25 tahun, diperbarui 35 tahun | Bisa |
| Hak Guna Bangunan | WNI dan badan hukum Indonesia | Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, atau tanah Hak Milik | 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, diperbarui 30 tahun. Di atas Hak Milik paling lama 30 tahun | Bisa |
| Hak Pakai berjangka | WNI, badan hukum Indonesia, badan hukum asing berperwakilan, badan keagamaan dan sosial, serta orang asing | Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, atau tanah Hak Milik | 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, diperbarui 30 tahun | Bisa, jika di atas Tanah Negara dan wajib didaftar |
| Hak Pakai selama dipergunakan | Instansi pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan negara asing dan badan internasional | Tanah Negara atau Tanah Hak Pengelolaan | Tidak ditentukan, selama tanahnya dipergunakan | Tidak lazim |
Hak Milik: paling kuat, tetapi paling tertutup
Hak Milik adalah hak terkuat dan tidak dibatasi jangka waktu. Justru karena itu, aksesnya dibatasi ketat.
Pasal 21 UUPA menyatakan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Badan hukum hanya boleh memegangnya jika ditetapkan pemerintah, dan itu daftar yang pendek. Artinya perseroan terbatas pada umumnya tidak dapat memegang Hak Milik, dan harus memakai HGB.
Ada jebakan yang jarang disadari. Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau karena percampuran harta perkawinan wajib melepaskan hak itu dalam waktu satu tahun. Hal yang sama berlaku bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraannya. Jika lewat, haknya hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Ini penting bagi keluarga campuran dan bagi ahli waris yang berpindah kewarganegaraan, dan berkaitan erat dengan pembagian harta warisan.
HGB: yang paling sering disalahpahami
Hampir semua rumah di perumahan dan apartemen berdiri di atas HGB, bukan Hak Milik. Dua hal sering keliru dipahami.
Pertama, HGB bukan hak selamanya. Jangka waktunya 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, lalu diperbarui 30 tahun. Kedua, perpanjangan bukan sesuatu yang otomatis. Jika seluruh rangkaian itu berakhir dan tidak diurus, tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau kembali ke pemegang Hak Pengelolaan.
HGB di atas tanah Hak Milik orang lain punya aturan berbeda lagi, yaitu paling lama 30 tahun. Jadi memeriksa tanggal berakhir HGB adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum membeli properti bekas.
Hak Pakai: satu-satunya pintu resmi bagi orang asing
Hak Pakai sering dianggap hak kelas dua. Dalam praktik, inilah hak yang paling luas subjeknya. Pemegangnya bisa WNI, badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang punya perwakilan di Indonesia, badan keagamaan dan sosial, sampai orang asing.
Karena itu, orang asing yang ingin memiliki properti di Indonesia secara sah memakai Hak Pakai, bukan Hak Milik. Skema meminjam nama WNI, yang biasa disebut nominee, tidak memberi perlindungan hukum kepada orang asing tersebut dan justru berisiko kehilangan seluruh dananya.
Hak Pengelolaan: sering muncul diam-diam
Hak Pengelolaan bukan hak yang bisa dipegang perorangan. Pemegangnya adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, badan hukum milik negara atau daerah, Badan Bank Tanah, atau badan hukum yang ditunjuk pemerintah pusat. Hak Pengelolaan juga dapat ditetapkan atas tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat.
Yang perlu diperhatikan pembeli: jika HGB Anda berdiri di atas Hak Pengelolaan, perpanjangan dan pembaruannya memerlukan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan. Anda tidak berhadapan dengan kantor pertanahan saja, tetapi juga dengan pihak ketiga yang bisa menolak.
Yang sebaiknya Anda periksa sekarang
Ambil sertifikat Anda dan periksa tiga hal: jenis haknya, tanggal berakhirnya jika bukan Hak Milik, dan apakah di dalamnya disebut Hak Pengelolaan. Tiga informasi itu menentukan nilai jual tanah Anda dan apakah bank mau menerimanya sebagai jaminan.
Jika tanah Anda belum bersertifikat dan masih berupa girik atau letter C, posisinya berbeda lagi dan sudah dibahas tersendiri dalam tulisan tentang status girik.
Seri berikutnya membahas pendaftaran tanah dan kekuatan pembuktian sertifikat. Sementara itu, jika Anda sedang menimbang membeli properti atau menemukan jangka waktu HGB yang hampir habis, periksakan legalitasnya lebih dulu sebelum uang berpindah tangan.