Pembagian Warisan Menurut Islam, Perdata, dan Adat: Mana yang Berlaku?
Keluarga berkumpul setelah pemakaman, dan pertanyaan pertama yang muncul biasanya: berapa bagian masing-masing?
Pertanyaan itu datang terlalu cepat. Di Indonesia ada tiga sistem hukum waris yang berlaku bersamaan, dan ketiganya memberi jawaban yang berbeda untuk keluarga yang sama persis. Jadi yang harus dipastikan lebih dulu bukan berapa, melainkan hukum mana.
Yang menentukan bukan kesepakatan keluarga
Ini kekeliruan yang paling sering terjadi. Banyak orang mengira ahli waris boleh memilih sistem mana yang dipakai, misalnya memilih pembagian sama rata agar tidak ada yang tersinggung.
Dulu memang ada ruang seperti itu. Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat klausul pilihan hukum, yang memungkinkan para pihak menentukan hukum waris mana yang akan dipakai sebelum berperkara.
Klausul itu dihapus oleh UU Nomor 3 Tahun 2006. Sejak itu, perkara waris bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penjelasan Pasal 49 huruf b UU tersebut merinci cakupan “waris” meliputi penentuan siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing, dan pelaksanaan pembagiannya.
Artinya yang menentukan adalah agama dan status hukum pewaris, bukan kesepakatan keluarga. Keluarga tetap boleh berdamai dan membagi secara musyawarah, tetapi bila perkaranya sampai ke pengadilan, pengadilanlah yang menentukan dasarnya.
Tiga sistem, tiga hasil berbeda
Ringkasnya seperti ini:
| Sistem | Berlaku bagi | Pengadilan | Anak laki-laki dan perempuan |
|---|---|---|---|
| Islam | Pewaris beragama Islam | Pengadilan Agama | Laki-laki dua kali bagian perempuan |
| Perdata | Yang tunduk pada KUHPerdata | Pengadilan Negeri | Sama besar |
| Adat | Masyarakat yang masih memegangnya | Pengadilan Negeri | Bergantung sistem kekerabatannya |
Hukum waris Islam
Berlaku bagi pewaris beragama Islam, diperiksa di Pengadilan Agama, dengan rujukan Kompilasi Hukum Islam Buku II.
Pokok pembagiannya ada di Pasal 176 KHI: anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mendapat dua pertiga bagian, dan bila ada anak laki-laki bersama anak perempuan maka anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.
Satu hal yang jarang disebut: KHI bukan undang-undang. Ia lahir sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kedudukannya sebagai sumber hukum pernah diperdebatkan, meskipun dalam praktik Pengadilan Agama memakainya sehari-hari.
Hukum waris perdata
Berlaku bagi yang tunduk pada KUHPerdata, diperiksa di Pengadilan Negeri.
Dasarnya Pasal 832: yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris dikelompokkan dalam empat golongan, dan golongan yang lebih dekat menyingkirkan yang lebih jauh:
- Golongan I: suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunannya
- Golongan II: ayah, ibu, dan saudara kandung
- Golongan III: kakek, nenek, dan leluhur garis lurus ke atas
- Golongan IV: kerabat garis ke samping sampai derajat keenam
Perbedaan paling mencolok dari hukum Islam ada di Pasal 852: anak mewaris tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Jadi anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian sama.
Ada pula legitieme portie atau bagian mutlak, diatur sejak Pasal 913, yaitu bagian yang tidak boleh dikurangi oleh hibah maupun wasiat. Ini sering menjadi dasar gugatan ketika pewaris membuat wasiat yang terlalu memihak satu anak.
Hukum waris adat
Tidak ada naskah tunggal, karena isinya mengikuti sistem kekerabatan masyarakat yang bersangkutan:
- Patrilineal, garis keturunan dari ayah, ahli warisnya anak laki-laki. Dianut antara lain di masyarakat Batak dan Bali
- Matrilineal, garis keturunan dari ibu, dikenal di Minangkabau
- Parental atau bilateral, garis keturunan dari kedua orang tua, dan inilah arah yang semakin umum di Indonesia
Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung telah beberapa kali memutus bahwa anak perempuan berhak mewarisi harta ayahnya, meski adat patrilineal setempat menentukan sebaliknya. Jadi adat yang bertentangan dengan rasa keadilan tidak selalu bertahan di pengadilan.
Bagaimana bila ahli warisnya berbeda agama
Ini pertanyaan yang paling sering diajukan, dan jawabannya bernuansa.
KHI mensyaratkan pewaris dan ahli waris beragama sama. Secara harfiah, anak atau istri yang tidak beragama Islam tidak menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.
Tetapi Mahkamah Agung menempuh jalan lain lewat wasiat wajibah. Pasal 209 KHI semula hanya mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat, dengan batas tidak melebihi sepertiga harta.
Melalui Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018, Mahkamah Agung menegaskan kaidahnya: wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana Pasal 209 KHI, tetapi juga kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.
Yang penting diperhatikan, dalam rumusan Mahkamah Agung, bagian anak yang bukan beragama Islam sama dengan bagian anak yang beragama Islam. Jadi bukan sekadar pemberian sisa.
Sikap ini diterapkan konsisten sejak 1998 sampai setidaknya 2016, antara lain lewat Putusan Nomor 51 K/Ag/1999, Nomor 16 K/Ag/2010 yang memberikan hak kepada istri non-Muslim setelah pernikahan delapan belas tahun, Nomor 721 K/Ag/2015, dan Nomor 218 K/Ag/2016.
Pertanyaan yang sering diajukan
Keluarga kami sepakat membagi sama rata. Apakah boleh?
Boleh, selama semua ahli waris benar-benar sepakat dan dituangkan dalam akta pembagian. Yang tidak bisa adalah memakai kesepakatan itu untuk memaksa pihak yang menolak.
Ke pengadilan mana kami mengajukan?
Pengadilan Agama bila pewaris beragama Islam, Pengadilan Negeri untuk selainnya.
Apakah anak angkat mendapat warisan?
Dalam hukum Islam ia bukan ahli waris, tetapi berhak atas wasiat wajibah menurut Pasal 209 KHI, dengan batas tidak melebihi sepertiga harta.
Bagaimana bila sebagian ahli waris menolak membagi?
Ahli waris yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembagian warisan. Sebelum itu, penetapan ahli waris biasanya diperlukan lebih dulu.
Bacaan terkait
Untuk perhitungan yang lebih rinci, kami telah membahas perhitungan pembagian waris menurut hukum Islam dan perhitungan menurut hukum perdata secara terpisah. Gambaran menyeluruhnya ada di panduan harta waris.
Pastikan dasarnya sebelum membagi
Sengketa waris yang berlarut hampir selalu berawal dari pembagian yang dilakukan tanpa memastikan hukum mana yang berlaku. Memperbaikinya setelah harta berpindah tangan jauh lebih mahal daripada memastikannya sejak awal.
IHW Lawyer dapat menentukan sistem hukum yang berlaku untuk keluarga Anda, menghitung bagian masing-masing ahli waris, dan mendampingi proses penetapan ahli waris maupun gugatan pembagian bila diperlukan. Hubungi kami melalui WhatsApp dengan menyebutkan agama pewaris dan siapa saja ahli warisnya, agar kami dapat menilai dasar hukumnya lebih cepat.