Pendaftaran Tanah dan Kekuatan Sertifikat: Kuat, Tetapi Bukan Mutlak (Seri 2)
Ada satu keyakinan yang sangat umum dan sebagian keliru: kalau sudah pegang sertifikat, tanah itu aman selamanya. Undang-undang tidak mengatakan begitu. Sertifikat adalah alat bukti yang kuat, bukan alat bukti yang mutlak.
Perbedaan satu kata itu menjelaskan mengapa sengketa tanah masih bisa terjadi terhadap tanah yang sudah bersertifikat, dan mengapa ada tenggat lima tahun yang sangat menentukan. Ini seri kedua dari rangkaian hukum pertanahan, melanjutkan pembahasan jenis-jenis hak atas tanah.
Dua jenis kegiatan pendaftaran
Pendaftaran tanah bukan satu peristiwa. PP 24/1997 membaginya menjadi dua.
Pendaftaran untuk pertama kali adalah saat sebidang tanah masuk ke sistem. Kegiatannya meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen. Ini yang terjadi ketika tanah girik akhirnya disertifikatkan.
Pemeliharaan data adalah pencatatan semua perubahan sesudahnya: peralihan hak karena jual beli atau waris, pembebanan hak tanggungan, pemecahan bidang, dan perubahan data lain. Inilah sebabnya balik nama bukan formalitas. Selama perubahan tidak dicatatkan, yang tercatat di kantor pertanahan tetap nama lama.
Pendaftaran pertama kali bisa berjalan secara sistematik, yaitu serentak satu wilayah melalui program pemerintah seperti PTSL, atau secara sporadik, yaitu atas permohonan pemilik satu per satu.
Yang Anda pegang hanyalah salinan
Sertifikat di tangan Anda bukan satu-satunya catatan. Data resminya tersimpan di kantor pertanahan dalam bentuk buku tanah dan surat ukur. Sertifikat adalah salinan dari keduanya.
Konsekuensinya praktis. Sertifikat yang asli di tangan tidak menjamin datanya masih sama dengan yang tercatat di kantor pertanahan, misalnya jika ada blokir, sita, atau hak tanggungan yang dicatat belakangan. Karena itu pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan sebelum transaksi bukan kehati-hatian berlebihan, melainkan langkah standar.
Kuat, bukan mutlak
Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 menyatakan sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sepanjang data fisik dan data yuridisnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.
Kalimat itu mengandung syarat. Jika data di sertifikat ternyata tidak sesuai dengan buku tanah, atau jika penerbitannya bermasalah, pihak lain masih bisa menggugat. Sistem pendaftaran tanah Indonesia memang tidak menganut sistem publikasi positif yang menjamin mutlak.
Tenggat lima tahun yang menentukan
Di sinilah ketentuan yang paling sering tidak diketahui orang. Pasal 32 ayat (2) memberi perlindungan kepada pemegang sertifikat, tetapi hanya jika empat hal terpenuhi sekaligus.
| Syarat | Maksudnya |
|---|---|
| Sertifikat diterbitkan secara sah | Prosedur penerbitannya benar, atas nama orang atau badan hukum tertentu |
| Diperoleh dengan itikad baik | Pembeli tidak tahu dan tidak patut menduga ada cacat pada perolehannya |
| Secara nyata menguasai tanahnya | Penguasaan fisik, bukan sekadar memegang dokumen |
| Lewat lima tahun tanpa perlawanan | Dalam lima tahun sejak sertifikat terbit, pihak lain tidak mengajukan keberatan tertulis maupun gugatan ke pengadilan |
Jika keempatnya terpenuhi, pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah tersebut. Sebaliknya, jika salah satu tidak terpenuhi, misalnya pemegang sertifikat tidak pernah menguasai tanahnya secara fisik, perlindungan itu tidak berlaku meski sertifikatnya sudah berumur belasan tahun.
Contoh sederhananya begini. Sertifikat atas nama B terbit pada Maret 2019 atas tanah yang juga diklaim A. B membeli tanpa mengetahui ada sengketa, lalu langsung menempatinya. Jika sampai Maret 2024 A tidak pernah mengajukan keberatan tertulis maupun gugatan, posisi A menjadi sangat sulit dipertahankan. Namun jika ternyata tanah itu selama lima tahun tersebut tetap dikuasai dan ditempati A, syarat penguasaan nyata oleh B tidak terpenuhi, dan lewatnya waktu lima tahun tidak menolong B.
Dua pelajaran praktisnya. Bagi pembeli, menguasai fisik tanah itu penting, bukan hanya menyimpan sertifikat. Bagi orang yang merasa haknya diserobot, lima tahun sejak terbitnya sertifikat lawan adalah tenggat yang tidak boleh dilewatkan, dan keberatan sebaiknya diajukan tertulis, bukan lisan.
Sertifikat elektronik: pengganti, bukan kewajiban mendadak
Sejak Desember 2023, Kementerian ATR/BPN menerbitkan sertifikat elektronik. Dasarnya ada di PP 18/2021, yang menyatakan pendaftaran tanah dapat diselenggarakan secara elektronik dan bahwa data serta dokumen elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Per Oktober 2026, kementerian menyebut telah menerbitkan sekitar 9,77 juta sertifikat elektronik, mencakup sertifikat baru dan hasil alih media dari sertifikat lama. Kementerian menyatakan keduanya punya kekuatan hukum yang sama dan mengimbau pemilik sertifikat lama melakukan alih media.
Perlu dicatat, sejauh pemberitaan resmi yang tersedia, alih media itu bersifat imbauan dan bukan kewajiban dengan tenggat. Jika ada yang menagih biaya dengan alasan sertifikat Anda akan hangus bila tidak segera diganti, perlakukan itu sebagai tanda bahaya.
Yang sebaiknya Anda lakukan
Sebelum membeli, mintalah pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan untuk memastikan data di sertifikat sama dengan buku tanah dan tidak sedang dibebani atau diblokir. Setelah membeli, segera urus balik nama, karena tanpa itu pemeliharaan datanya tidak berjalan.
Jika tanah Anda masih girik atau letter C, langkahnya berbeda dan sudah dibahas dalam tulisan tentang status girik. Jika tanah yang Anda warisi belum dibalik nama, mulailah dari penetapan ahli warisnya lebih dulu.
Seri berikutnya membahas peralihan hak: jual beli lewat PPAT, waris, dan hibah, lengkap dengan pajak dan prosedur balik namanya. Jika Anda sedang menghadapi klaim pihak lain atas tanah bersertifikat, hitung dulu umur sertifikatnya dan periksakan posisi hukum Anda sebelum tenggat lima tahun itu lewat.