Peralihan hak atas tanah lewat jual beli, hibah, dan waris beserta PPh final dan BPHTB

Banyak orang mengira tanah sudah berpindah begitu uang diserahkan dan kuitansi ditandatangani. Secara hukum pertanahan, belum. Yang menentukan adalah apakah peralihan itu bisa didaftarkan, dan untuk itu undang-undang mensyaratkan bentuk tertentu.

Ini seri ketiga dari rangkaian hukum pertanahan, melanjutkan pembahasan pendaftaran tanah dan kekuatan sertifikat.

Satu aturan yang mengunci semuanya

Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 menyatakan peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Satu-satunya pengecualian yang disebut adalah pemindahan hak melalui lelang.

Akibatnya tegas. Jual beli di bawah tangan, kuitansi bermeterai, atau surat pernyataan yang dibuat sendiri tidak bisa dipakai untuk balik nama, sekuat apa pun niat kedua pihak. Tanahnya tetap tercatat atas nama penjual.

Ada satu celah sempit di ayat (2): dalam keadaan tertentu yang ditentukan Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak milik antar perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta bukan PPAT, sepanjang kadar kebenarannya dianggap cukup. Ini pengecualian, bukan jalur biasa, dan tidak bisa diandalkan sebagai rencana.

Tiga jalur, tiga kebutuhan berbeda

Jalur Bentuk yang diperlukan Pajak pihak yang melepas Pajak pihak yang menerima
Jual beli Akta Jual Beli di hadapan PPAT PPh final atas pengalihan BPHTB
Hibah Akta Hibah di hadapan PPAT PPh final, kecuali hibah yang dikecualikan menurut aturan perpajakan BPHTB
Waris Tanpa akta PPAT, cukup surat kematian dan surat tanda bukti ahli waris Tidak ada BPHTB dengan NPOPTKP yang lebih besar

Pajak yang muncul di meja PPAT

Dua pajak hampir selalu hadir dalam transaksi tanah, dan keduanya dibayar oleh pihak yang berbeda.

PPh final ditanggung pihak yang mengalihkan. Pasal 2 ayat (1) huruf a PP 34/2016 menetapkan tarif 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan. Tarif 1 persen berlaku untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dialihkan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya memang mengalihkan properti, sedangkan tarif 0 persen berlaku untuk pengalihan kepada pemerintah dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

BPHTB ditanggung pihak yang menerima. Sejak UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tarifnya paling tinggi 5 persen dan ditetapkan masing-masing daerah lewat peraturan daerah. Rumusnya nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan tidak kena pajak, lalu dikalikan tarif.

Yang sering tidak diketahui: nilai perolehan tidak kena pajak paling sedikit Rp80 juta untuk perolehan hak pertama, dan paling sedikit Rp300 juta untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat. Angka itu batas minimal nasional. Daerah boleh menetapkan lebih tinggi, dan banyak yang melakukannya, sehingga angka sebenarnya harus dicek ke peraturan daerah setempat.

Satu hal lagi yang kerap mengejutkan pembeli: jika nilai transaksi tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajak, yang dipakai sebagai dasar adalah nilai jual objek pajak. Menurunkan harga di akta untuk menekan pajak karena itu sering tidak berhasil, dan membawa risiko tersendiri.

Contoh singkatnya. Sebidang tanah dijual Rp900 juta, nilai jual objek pajaknya Rp850 juta, dan daerahnya menetapkan tarif BPHTB 5 persen dengan nilai tidak kena pajak Rp80 juta. Penjual menanggung PPh final 2,5 persen dari Rp900 juta, yaitu Rp22,5 juta. Pembeli menanggung BPHTB 5 persen dari selisih Rp900 juta dikurangi Rp80 juta, yaitu Rp41 juta. Nilai jual objek pajak tidak dipakai di sini karena nilai transaksinya lebih tinggi.

Waris: jalurnya memang berbeda

Peralihan karena pewarisan tidak memerlukan akta PPAT. Pasal 42 PP 24/1997 menyebut dokumen yang diperlukan adalah sertifikat hak atas tanah, surat kematian orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Yang menentukan selanjutnya adalah jumlah ahli warisnya. Jika hanya satu orang, pendaftaran dilakukan atas nama orang tersebut. Jika lebih dari satu dan sudah ada akta pembagian waris, pendaftaran dilakukan kepada ahli waris yang ditetapkan dalam akta itu. Jika belum ada akta pembagian, haknya didaftarkan atas nama para ahli waris sebagai hak bersama.

Pilihan terakhir inilah yang sering menimbulkan masalah bertahun-tahun kemudian. Tanah atas nama lima ahli waris bersama tidak bisa dijual tanpa persetujuan semuanya, dan daftar itu bertambah panjang setiap kali salah satu meninggal. Menyelesaikan pembagian warisannya lebih dulu hampir selalu lebih murah daripada menundanya.

Tujuh hari kerja yang sering terlewat

Pasal 40 ayat (1) PP 24/1997 mewajibkan PPAT menyampaikan akta beserta dokumen pendukungnya ke kantor pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak akta ditandatangani.

Ini kewajiban PPAT, bukan kewajiban Anda, tetapi akibat kelalaiannya Anda yang menanggung. Selama berkas belum masuk, peralihan belum tercatat, dan status di kantor pertanahan masih nama lama. Mintalah tanda terima penyerahan berkas, bukan sekadar salinan akta.

Yang sebaiknya Anda lakukan

Sebelum menandatangani apa pun, pastikan transaksinya dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang di wilayah letak tanah, dan sertifikatnya sudah dicek ke kantor pertanahan. Hitung PPh final dan BPHTB sejak awal, karena keduanya dibayar sebelum akta ditandatangani, bukan sesudahnya.

Jika tanahnya belum bersertifikat, selesaikan dulu pendaftarannya seperti dibahas dalam tulisan tentang status girik. Jika Anda belum yakin hak apa yang sedang dialihkan, mulailah dari jenis-jenis hak atas tanah.

Seri terakhir membahas perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan. Sementara itu, jika Anda sedang menyiapkan jual beli atau menghadapi warisan tanah yang belum dibalik nama, periksakan posisi hukumnya sebelum akta ditandatangani.