Aturan Outsourcing Setelah UU 27/2026: Empat Bidang dan Sanksi yang Kembali
Catatan pembaruan 11 November 2026. Tulisan ini sebelumnya membahas Permenaker 7/2026 sebagai aturan terbaru alih daya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal itu, sehingga kerangka hukumnya berubah. Seluruh isi tulisan ini telah disusun ulang berdasarkan naskah undang-undang tersebut.
Dua hal berubah mendasar: daftar pekerjaan yang boleh dialihdayakan menyempit, dan sanksi terberat bagi perusahaan pengguna dihidupkan kembali.
Empat bidang, bukan enam
Pasal 95 ayat (2) UU 27/2026 menetapkan jenis dan bidang pekerjaan alih daya harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Rumusan ini memulihkan uji yang dulu ada di UU 13/2003 dan sempat hilang lewat Cipta Kerja, kali ini di tingkat undang-undang.
Ayat (3) kemudian merinci kegiatan jasa penunjang itu.
| Permenaker 7/2026 (enam bidang) | UU 27/2026 Pasal 95 ayat (3) (empat bidang) |
|---|---|
| Layanan kebersihan | Usaha pelayanan kebersihan |
| Penyediaan makanan dan minuman | Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh |
| Pengamanan | Usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan |
| Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh | Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh |
| Layanan penunjang operasional | Tidak ada |
| Pekerjaan penunjang di pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan | Tidak masuk daftar umum. Pertambangan dan perminyakan diatur terpisah di Pasal 96 |
Butir yang paling berdampak adalah hilangnya layanan penunjang operasional. Istilah itu tidak didefinisikan di Permenaker dan berpotensi ditarik sangat lebar. Undang-undang tidak memuatnya sama sekali.
Lalu bagaimana pekerja yang selama ini dialihdayakan pada dua butir yang hilang itu? Undang-undang tidak menyatakan perjanjiannya batal. Tetapi dasar untuk mengalihdayakan pekerjaan tersebut tidak lagi ada di tingkat undang-undang, dan perusahaan yang mempertahankan skema itu menanggung risiko pasal berikut.
Sanksi yang paling menentukan kembali
Ini perubahan terbesar bagi pekerja, dan paling berisiko bagi perusahaan.
Pasal 98 ayat (1) menyatakan apabila pekerja dari perusahaan alih daya digunakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka demi hukum status hubungan kerjanya beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
Sanksi semacam ini dulu ada di UU 13/2003, hilang bersama perombakan Cipta Kerja, dan kini kembali. Bedanya, undang-undang baru juga menyediakan jalur penegakan yang konkret.
Ayat (2) menentukan bahwa jika perusahaan pemberi pekerjaan tidak melaksanakan peralihan status berdasarkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan itu kepada pengadilan negeri setempat, dengan dua syarat: perundingan bipartit sudah dilakukan tetapi gagal atau ditolak salah satu pihak, dan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan sudah dilaksanakan.
Jadi urutannya jelas: bipartit, lalu pemeriksaan pengawas, lalu pengesahan nota ke pengadilan negeri. Pekerja tidak lagi hanya menunjuk satu pasal dan berharap.
Contohnya begini. Seorang operator mesin di pabrik berstatus pekerja perusahaan alih daya. Mengoperasikan mesin produksi jelas berhubungan langsung dengan proses produksi. Menurut Pasal 98 ayat (1), status hubungan kerjanya beralih demi hukum kepada pabrik, bukan tetap pada vendor. Peralihan itu terjadi karena undang-undang, bukan karena putusan, dan pengadilan hanya dibutuhkan bila perusahaan menolak melaksanakannya.
Pertambangan, perminyakan, dan BUMN wajib lewat anak perusahaan
Pasal 96 mengatur sektor pertambangan dan perminyakan, baik milik negara maupun swasta, hanya boleh menggunakan alih daya untuk usaha jasa penunjang di bidang itu. Penggunaannya wajib melalui anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas.
Pasal 97 memberlakukan hal serupa bagi badan usaha milik negara. Perusahaan lain yang menerima penyerahan pekerjaan wajib merupakan anak perusahaan BUMN tersebut, berbadan hukum perseroan terbatas, dan pekerjaannya harus jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama.
Ketentuan peralihan memberi waktu satu tahun sejak diundangkan bagi BUMN yang belum memiliki anak perusahaan untuk membentuknya.
Lalu bagaimana nasib Permenaker 7/2026?
Permenaker 7/2026 tidak dicabut secara tegas. Pasal 309 UU 27/2026 menyatakan peraturan pelaksanaan dari kerangka lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
Daftar enam bidang di Pasal 3 ayat (2) Permenaker berhadapan langsung dengan daftar empat bidang di Pasal 95 ayat (3) undang-undang. Dua butir tambahan dalam Permenaker tidak punya dasar dalam undang-undang. Dalam hierarki peraturan, undang-undang berada di atas peraturan menteri.
Karena itu, bersandar pada butir layanan penunjang operasional sekarang berisiko tinggi. Ketentuan Permenaker yang tidak berbenturan, misalnya kewajiban mencatatkan perjanjian dalam tiga hari kerja, secara umum masih dapat dipakai.
Perlu ditambahkan, tenggat penyesuaian 30 April 2028 yang disebut Permenaker juga menjadi tidak pasti, karena yang harus diikuti sekarang adalah undang-undang beserta ketentuan peralihannya.
Yang harus dilakukan sekarang
Perjanjian alih daya yang sudah disepakati sebelum 28 Oktober 2026 tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Tetapi itu tidak melindungi perusahaan dari Pasal 98: jika pekerja alih daya nyatanya dipakai pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, peralihan status terjadi demi hukum, terlepas dari bunyi perjanjiannya.
Langkah pertama bagi perusahaan adalah memeriksa pekerjaan yang nyata dilakukan di lapangan, bukan sekadar judul pekerjaan di kontrak. Ini bagian dari audit kepatuhan ketenagakerjaan yang sebaiknya dipercepat.
Bagi pekerja alih daya, periksa apakah pekerjaan Anda termasuk empat bidang tersebut dan apakah pekerjaan itu berhubungan langsung dengan proses produksi. Jika ya, jalurnya adalah bipartit lalu pengawas ketenagakerjaan. Jika hubungan kerja Anda justru diakhiri sepihak, langkahnya mengikuti jalur PHK sepihak dan dapat berujung ke gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.