Pengupahan Setelah UU 27/2026: Kebutuhan Hidup Layak Kembali Jadi Dasar (Seri 3)
Pemberitaan tentang upah minimum 2027 akan ramai membahas satu angka: batas atas indeks naik dari 0,90 menjadi 1. Angka itu benar, tetapi bukan perubahan yang paling besar. Yang paling besar adalah kembalinya kebutuhan hidup layak sebagai dasar penghitungan, setelah enam tahun hilang sama sekali dari kerangka pengupahan.
Seri ini melanjutkan peta pencabutan dan pembahasan PKWT, lalu masuk ke pengupahan.
Kebutuhan hidup layak hilang, lalu kembali
Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dulu menyatakan upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Setelah Cipta Kerja, frasa itu lenyap. Dalam naskah PP 36/2021 kata kebutuhan hidup layak tidak muncul satu kali pun; dasarnya diganti menjadi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
PP 49/2025 membawanya kembali, tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan dewan pengupahan ketika menentukan nilai alfa, lewat Pasal 26 ayat (7) huruf b. Bukan sebagai dasar.
UU 27/2026 menaikkannya dua tingkat sekaligus. Pasal 138 ayat (1) menyatakan upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Lalu Pasal 139 ayat (1) memberi dua cara menghitungnya: formula penghitungan upah minimum, atau kebutuhan hidup layak. Keduanya setara. Dan Pasal 138 ayat (3) mewajibkan lembaga statistik melaksanakan survei untuk memperoleh data kebutuhan hidup layak, sehingga angkanya harus ada, bukan diperkirakan.
Tiga lapis aturan upah minimum
| Hal | UU 13/2003 asli | PP 36/2021 jo PP 49/2025 | UU 27/2026 |
|---|---|---|---|
| Dasar penetapan | Kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi | Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan | Kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan (Pasal 138) |
| Cara menghitung | Tidak memakai formula tunggal | Formula penyesuaian saja | Formula atau kebutuhan hidup layak (Pasal 139 ayat 1) |
| Indeks pengali | Tidak ada | Alfa 0,50 sampai 0,90, ditentukan dewan pengupahan | Indeks tertentu 0,5 sampai 1 (Pasal 139 ayat 3) |
| Survei kebutuhan hidup layak | Tidak diwajibkan dalam pasal | Tidak ada | Wajib dilaksanakan lembaga statistik (Pasal 138 ayat 3) |
| Upah minimum sektoral | Dapat ditetapkan (Pasal 89) | Ada, dengan syarat tertentu untuk tingkat kabupaten/kota | Gubernur wajib menetapkan sektoral provinsi (Pasal 137 ayat 2) |
| Perkecualian upah minimum | Tidak ada | Tidak ada | Dapat dimohonkan kepada gubernur (Pasal 140 ayat 6) |
Indeks naik, tetapi penentunya berubah
Di bawah PP 49/2025, alfa berada dalam rentang 0,50 sampai 0,90 dan nilainya ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.
Pasal 139 ayat (3) UU 27/2026 hanya menyebut batas bawah 0,5 sampai paling tinggi 1, tanpa menyatakan siapa yang menentukan nilainya di dalam rentang itu. Pasal 137 ayat (7) menyerahkan tata cara penetapan upah minimum kepada Peraturan Pemerintah yang belum terbit. Jadi batas atasnya sudah pasti naik, sementara mekanisme penentuannya masih menggantung.
Satu hal lain hilang tanpa banyak dibicarakan: Pasal 26 ayat (9) PP 49/2025 mengatur bahwa bila nilai penyesuaian lebih kecil atau sama dengan nol, upah minimum tetap sama dengan tahun berjalan. Pengaman itu tidak disebut dalam undang-undang baru, dan nasibnya bergantung pada apakah pasal PP tersebut dinilai bertentangan menurut Pasal 309.
Upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi
Pasal 137 memisahkan kewajiban dengan jelas. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan sektoral provinsi, dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dan sektoral kabupaten/kota. Penetapan upah minimum kabupaten/kota dilakukan setelah upah minimum provinsi, dan ayat (5) menegaskan angkanya harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi.
Bagi perusahaan dengan lokasi di beberapa kabupaten, konsekuensinya jelas: tidak cukup memeriksa upah minimum provinsi saja, dan tidak cukup memeriksa upah minimum wilayah saja bila sektor usaha Anda masuk dalam penetapan sektoral.
Pintu perkecualian dan harganya
Pasal 140 ayat (6) sampai (8) membuka jalur yang tidak pernah ada: perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum dapat mengajukan permohonan perkecualian kepada gubernur. Syaratnya berat, yaitu kesepakatan bipartit dan audit eksternal, yang keduanya wajib dilampirkan.
Artinya perusahaan tidak dapat mengaku rugi secara sepihak; ia harus berunding dan membuka pembukuannya. Tanpa penetapan gubernur, membayar di bawah upah minimum tetap melanggar Pasal 140 ayat (5), dengan ancaman pidana Pasal 288. Rinciannya kami bahas di gaji di bawah UMP.
Empat ketentuan yang naik pangkat
Beberapa hal tidak berubah isinya, tetapi berpindah dari peraturan pemerintah ke undang-undang. Perpindahan itu penting karena mengubah apa yang dapat diubah lewat peraturan di bawahnya.
Pertama, upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, kini di Pasal 150. Kedua, upah pekerja yang sakit, dibayar 100 persen untuk empat bulan pertama, 75 persen untuk empat bulan kedua, 50 persen untuk empat bulan ketiga, dan 25 persen untuk bulan selanjutnya. Ketiga, kewajiban menyusun struktur dan skala upah, yang kini disertai kriteria lengkap dan sanksi administratif sampai pembatasan kegiatan usaha (Pasal 146 dan 147). Keempat, kedudukan pekerja saat perusahaan pailit: upah didahulukan sebelum pembayaran kepada semua kreditur, sedangkan hak lainnya didahulukan atas semua kreditur termasuk kreditur preferen, kecuali pemegang hak jaminan kebendaan (Pasal 151).
Tunjangan hari raya keagamaan juga masuk daftar kebijakan pengupahan di Pasal 134 ayat (4). Dalam UU 13/2003 ia tidak ada di daftar itu dan hanya diatur lewat peraturan menteri.
Yang perlu diperiksa sekarang
Bagi perusahaan: periksa apakah sektor usaha Anda terdampak penetapan sektoral provinsi yang kini wajib, pastikan komposisi upah pokok memenuhi batas 75 persen, dan susun struktur skala upah dengan seluruh kriteria Pasal 146, bukan hanya kemampuan perusahaan. Daftar periksa lengkapnya ada di audit kepatuhan ketenagakerjaan.
Bagi pekerja: bandingkan upah Anda dengan upah minimum wilayah dan sektoral, dan periksa apakah komponen upah pokok Anda tidak digerus tunjangan. Jika perusahaan membayar di bawah upah minimum, tanyakan ada atau tidaknya penetapan gubernur.
Jika Anda sedang menyusun struktur upah atau menghadapi kekurangan pembayaran, bawa slip gaji dan perjanjian kerjanya lebih dulu. Seri berikutnya membahas PHK dan pesangon.