UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku 28 Oktober 2026: UU 13/2003 dicabut, PP 35 dan PP 36 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Pasal penutupnya menyatakan undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan, jadi ia sudah berlaku sejak hari itu juga, tanpa masa tunggu.

Perubahannya besar. UU 13/2003 dicabut seluruhnya. Tetapi yang membuat keadaan hari ini rumit bukan apa yang dicabut, melainkan apa yang justru tidak ikut dicabut. Tulisan ini membuka rangkaian seri perbandingan, dan dimulai dari pertanyaan paling mendesak: aturan mana yang berlaku untuk urusan Anda sekarang.

Yang dicabut

Pasal 311 mencabut dan menyatakan tidak berlaku dua hal.

Yang dicabut Artinya
UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Dicabut seluruhnya, bukan sebagian
Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 Lampiran UU 6/2023 Pasal 81 inilah yang dulu mengubah puluhan pasal UU 13/2003 lewat Cipta Kerja. Dengan dicabutnya pasal itu, perubahan-perubahan tersebut ikut hilang

Perhatikan bahwa pencabutan terhadap UU 6/2023 bersifat terarah, bukan menyeluruh. Yang dicabut adalah bagian tertentu di dalam Bab IV, bukan seluruh Bab IV. Ketentuan Cipta Kerja di luar bagian itu tidak disentuh oleh pasal ini.

Yang tidak ikut dicabut: PP 35 dan PP 36 Tahun 2021

Di sinilah letak persoalan yang akan paling sering ditemui dalam praktik.

Pasal 309 menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 13/2003 dan dari UU 6/2023 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Artinya PP 35/2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan PHK, serta PP 36/2021 tentang pengupahan, tidak dicabut. Keduanya masih hidup, tetapi hanya sejauh isinya tidak berbenturan dengan UU 27/2026.

Rumusan semacam itu memindahkan beban pemeriksaan kepada pembacanya. Tidak ada daftar resmi yang menyebut pasal mana dari PP 35 dan PP 36 yang gugur. Setiap ketentuan harus diuji satu per satu terhadap undang-undang baru. Selama peraturan pelaksana yang baru belum terbit, inilah keadaan yang harus dihadapi perusahaan maupun pekerja.

Rumusan seperti itu menimbulkan tiga lapis ketidakpastian. Pertama, tidak selalu jelas apakah suatu ketentuan benar-benar bertentangan, atau sekadar mengatur hal yang tidak disinggung undang-undang baru. Kedua, pihak yang berbeda kepentingan akan membaca pertentangan itu secara berbeda. Ketiga, yang berwenang memutuskan pada akhirnya adalah pengadilan, dan itu baru terjadi setelah sengketa terlanjur muncul.

Aturan mana yang berlaku untuk perkara Anda

Ketentuan peralihannya cukup rinci, dan jawabannya berbeda-beda tergantung tahapan perkara.

Keadaan Aturan yang dipakai
Gugatan perselisihan hubungan industrial yang sudah didaftarkan di PHI sebelum undang-undang ini berlaku Materi gugatan diselesaikan berdasarkan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023
Perkara pidana ketenagakerjaan yang sudah masuk tahap penyidikan Diselesaikan berdasarkan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023
Pemeriksaan pengawasan yang sedang berjalan dan belum terbit nota pemeriksaan Wajib menyesuaikan dengan UU 27/2026
Perjanjian alih daya yang sudah disepakati sebelum undang-undang ini diundangkan Tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian

Pola yang terlihat: perkara yang sudah masuk ke lembaga tetap memakai aturan lama, sedangkan proses yang belum menghasilkan keputusan harus beralih ke aturan baru. Tanggal pendaftaran gugatan karena itu menjadi sangat menentukan.

Akibatnya bisa tegas. Dua pekerja yang di-PHK pada minggu yang sama dapat dinilai dengan aturan berbeda semata karena yang satu mendaftarkan gugatannya pada 27 Oktober dan yang lain pada 29 Oktober. Selisih dua hari itu menentukan dasar hukum yang dipakai hakim untuk menilai materi gugatannya.

Tenggat yang perlu dicatat

Beberapa kewajiban datang dengan batas waktu yang dihitung sejak 28 Oktober 2026.

Tenggat Kewajiban
1 tahun Seluruh peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan
1 tahun Perusahaan BUMN yang belum punya anak perusahaan dan masih memakai perusahaan alih daya wajib membentuk atau memiliki anak perusahaan untuk pekerjaan tersebut
1 tahun Pengaturan lembaga nonstruktural menyesuaikan dengan undang-undang ini
2 tahun Pengawasan ketenagakerjaan masih dapat dilaksanakan pengawas di pemerintah daerah provinsi, sebelum beralih ke pemerintah pusat

Perpindahan pengawasan ketenagakerjaan dari provinsi ke pusat adalah perubahan kelembagaan yang jarang dibahas, padahal berdampak langsung pada ke mana perusahaan dan pekerja berurusan ketika ada pemeriksaan.

Apa yang sebaiknya dilakukan sekarang

Bagi perusahaan, dua hal mendesak. Pertama, periksa apakah perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama Anda masih menyebut dasar hukum yang sudah dicabut. Kedua, jangan berasumsi PP 35 dan PP 36 otomatis gugur, dan jangan pula berasumsi keduanya utuh.

Yang juga perlu diperiksa adalah klausul yang merujuk pasal tertentu UU 13/2003. Rujukan semacam itu kini menunjuk ketentuan yang sudah tidak ada. Sebaiknya diganti dengan rujukan ke undang-undang baru, atau dirumuskan ulang agar isinya tidak menggantung pada pasal yang sudah dicabut.

Bagi pekerja, yang paling menentukan adalah tanggal. Jika gugatan Anda sudah terdaftar sebelum 28 Oktober 2026, perkara itu tetap dinilai dengan aturan lama, termasuk cara menghitung pesangon yang berlaku saat itu. Jika belum, posisinya berbeda.

Perlu dicatat pula, aturan alih daya yang terbit tahun ini lewat Permenaker 7/2026 juga merupakan peraturan pelaksana dari kerangka lama, sehingga tunduk pada uji pertentangan yang sama.

Seri berikutnya membahas hubungan kerja dan PKWT, lalu pengupahan, PHK, dan alih daya satu per satu. Jika Anda sedang menghadapi PHK sepihak atau sedang menyusun ulang perjanjian kerja, periksa dulu dasar hukum yang Anda pakai sebelum dokumen itu ditandatangani.