PHK Setelah UU 27/2026: Efisiensi Hilang dari Daftar dan Pengali 0,5 Kali Lenyap (Seri 4)
Dua perubahan dalam undang-undang baru akan langsung terasa pada setiap rencana PHK. Pertama, efisiensi tidak lagi ada dalam daftar alasan PHK. Kedua, pengali pesangon 0,5 kali hilang sama sekali, sehingga alasan yang dulu paling murah kini berbiaya dua kali lipat.
Seri ini melanjutkan pembahasan pengupahan, dan masuk ke bagian yang paling sering berujung di pengadilan.
Efisiensi hilang dari daftar alasan
Pasal 231 UU 27/2026 memuat alasan PHK dari huruf a sampai o: penggabungan dan sejenisnya, perusahaan tutup karena rugi dua tahun berturut-turut, tutup karena keputusan pemilik, keadaan memaksa, penundaan kewajiban pembayaran utang, pailit, permohonan pekerja atas pelanggaran pemberi kerja, pengunduran diri, mangkir, pelanggaran setelah tiga surat peringatan, penahanan enam bulan, sakit berkepanjangan melampaui dua belas bulan, usia pensiun, dan meninggal dunia.
Yang tidak ada di situ: efisiensi. Bandingkan dengan PP 35/2021 Pasal 43, yang menyebut tegas PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, baik yang disebabkan kerugian maupun untuk mencegahnya.
Konsekuensinya serius bagi perusahaan. Alasan yang selama ini paling sering dipakai untuk merampingkan organisasi tidak lagi berdiri sendiri dalam undang-undang. Yang tersisa adalah penutupan perusahaan yang benar-benar terjadi, dengan syaratnya masing-masing, atau kesepakatan pengakhiran lewat perjanjian bersama.
Perlu kejujuran di sini: Pasal 231 dibuka dengan kalimat bahwa PHK dapat terjadi karena alasan berikut. Apakah daftar itu tertutup atau terbuka akan diuji di pengadilan. Tetapi strukturnya mengarah ke daftar tertutup, karena setiap huruf punya pasal hak yang berpasangan, dan Pasal 228 mensyaratkan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan sebelum PHK dilakukan.
Faktor pengali: yang dulu 0,5 kali kini 1 kali
| Alasan PHK | PP 35/2021 | UU 27/2026 | Dasar baru |
|---|---|---|---|
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun | 0,5x | 1x | Pasal 237 |
| PKPU atau pailit | 0,5x | 1x | Pasal 231 huruf e dan f |
| Pelanggaran setelah surat peringatan | 0,5x | 1x | Pasal 244 |
| Memasuki usia pensiun | 1,75x | 2x | Pasal 247 |
| Merger dan pemberi kerja menolak menerima pekerja | 1x | 2x | Pasal 236 ayat (2) |
| Sakit berkepanjangan melampaui 12 bulan | 2x | 2x pesangon dan 2x UPMK | Pasal 246 |
| Efisiensi | 0,5x atau 1x | Tidak lagi menjadi alasan tersendiri | |
Pengali terendah dalam undang-undang baru adalah 1 kali. Frasa 0,5 kali dan 1,75 kali tidak muncul sama sekali dalam naskahnya. Pada contoh sederhana, pekerja dengan masa kerja tujuh tahun dan upah Rp8.000.000 yang di-PHK karena perusahaan tutup akibat rugi, dulu menerima pesangon Rp32.000.000, sekarang Rp64.000.000. Cara menghitungnya kami uraikan di perhitungan pesangon PHK.
Satu hal lagi: Pasal 232 ayat (2) menyebut angka dalam tabel sebagai ketentuan paling sedikit. Dulu sifat minimum itu berasal dari tafsir putusan Mahkamah Konstitusi; sekarang tertulis di batang tubuh.
PHK kini berurutan, bukan langsung
Pasal 228 menyusun tahapannya dengan tegas. Sebelum PHK, pemberi kerja harus lebih dulu menempuh upaya menghindarinya, antara lain mengurangi kerja lembur, mengurangi jumlah sif, mengurangi jam atau hari kerja, tidak mengganti pekerja yang pensiun, menyesuaikan upah dan fasilitas pekerja tingkat manajerial, merumahkan pekerja tetap secara sementara atau bergiliran, serta menawarkan pensiun dini sukarela.
Bila PHK tetap tidak terhindarkan, maksud itu dirundingkan secara bipartit, yang harus selesai paling lama 30 hari kerja. Bila tidak tercapai kesepakatan, perkaranya masuk prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan.
Selama proses itu berjalan, Pasal 235 mewajibkan kedua pihak tetap melaksanakan kewajibannya. Pemberi kerja boleh menskors pekerja, tetapi dengan tetap membayar upah beserta hak lain yang biasa diterima, sampai penyelesaiannya berkekuatan hukum tetap.
Pengecualiannya sempit. Pasal 229 menyebut bipartit tidak perlu dilakukan bila pekerja mengundurkan diri atau hubungan kerja berakhir sesuai perjanjian, dan Pasal 242 ayat (2) menegaskan PHK karena pengunduran diri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan.
Larangan PHK dan akibatnya
Pasal 230 melarang PHK dengan sepuluh alasan: sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari dua belas bulan, memenuhi kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah, menikah, hamil atau melahirkan atau gugur kandungan atau menyusui, pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di perusahaan yang sama, kegiatan serikat pekerja, mengadukan pemberi kerja atas tindak pidana kejahatan, perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan, serta keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Alasan terakhir itu perlu dibaca berpasangan dengan Pasal 231 huruf m. Sakit berkepanjangan atau disabilitas tetap akibat kecelakaan kerja baru dapat menjadi dasar PHK setelah melampaui dua belas bulan. Sebelum batas itu, PHK dengan alasan tersebut dilarang dan batal demi hukum.
PHK dengan alasan tersebut batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Langkah praktisnya kami bahas di PHK sepihak.
Dua hal baru: batas minimum uang pisah dan dana cadangan
Pekerja yang mengundurkan diri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. Yang baru ada di Pasal 233 ayat (2): bila perusahaan tidak mengatur besaran uang pisah, besarannya dapat ditetapkan paling sedikit satu bulan upah. Bila perusahaan sudah mengatur yang lebih baik, aturan yang sudah ada itulah yang berlaku. Sebelumnya uang pisah sepenuhnya bergantung pada dokumen perusahaan, tanpa batas minimum apa pun.
Bab XVI memperkenalkan dana cadangan pesangon, untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain pensiun, bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun. Dana itu dikelola lembaga pemerintah, dan pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan. Mekanismenya menunggu peraturan pelaksana.
Perkara yang sedang berjalan
Tanggal menjadi penentu. Gugatan perselisihan hubungan industrial yang sudah terdaftar di pengadilan sebelum undang-undang ini berlaku tetap dinilai dengan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023. Jadi dua pekerja dengan alasan PHK yang sama bisa menerima jumlah berbeda, semata karena tanggal pendaftaran gugatannya.
Yang perlu diperiksa sekarang
Bagi perusahaan: tinjau ulang setiap rencana PHK yang disusun dengan dasar efisiensi, karena dasar itu tidak lagi tersedia. Siapkan dokumentasi upaya pencegahan PHK, karena Pasal 228 menempatkannya sebagai tahap wajib. Hitung ulang anggaran pesangon dengan pengali baru, bukan tabel lama. Daftar periksanya ada di audit kepatuhan ketenagakerjaan.
Bagi pekerja: jika Anda ditawari pesangon dengan pengali setengah, periksa tanggalnya. Jika PHK terjadi pada atau setelah 28 Oktober 2026, pengali itu tidak lagi ada dasarnya. Periksa juga apakah perusahaan sudah menempuh bipartit dan memperoleh penetapan, karena tanpa keduanya PHK belum sah dilakukan.
Jika Anda sedang menghadapi rencana PHK, bawa surat pemberitahuan, perjanjian kerja, dan slip gaji sebelum menandatangani apa pun. Seri berikutnya membahas alih daya.