Sampul artikel bertuliskan Alih Daya Status Beralih dengan logo timbangan hukum

Satu catatan istilah lebih dulu. Outsourcing adalah istilah yang jamak dikenal masyarakat, tetapi tidak pernah dipakai dalam undang-undangnya. Naskah UU 27/2026 menyebutnya alih daya, dan begitu pula PP 35/2021 sebelumnya. Karena itu, sepanjang tulisan ini kami memakai alih daya ketika mengutip pasal, dengan pengertian bahwa yang dimaksud adalah praktik yang Anda kenal sebagai outsourcing.

Dalam PP 35/2021, alih daya hanya diatur dalam tiga pasal. Dalam UU 27/2026, ia mendapat enam pasal, dan salah satunya dapat mengubah pekerja vendor menjadi pekerja tetap Anda tanpa perlu kesepakatan apa pun.

Seri ini melanjutkan rangkaian tentang undang-undang baru, setelah PHK dan pesangon.

Dua lapis ujian, bukan satu daftar

Bagian ini paling sering disalahpahami. Pasal 95 ayat (2) menyatakan jenis dan bidang pekerjaan alih daya harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Ada dua kemungkinan di situ, dihubungkan dengan kata atau, bukan satu syarat tunggal.

Ayat (3) kemudian merinci kemungkinan yang pertama menjadi empat bidang: usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja, usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan, dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja.

Yang perlu dicatat: empat bidang itu mendefinisikan jasa penunjang, bukan membatasi seluruh alih daya. Kemungkinan kedua tetap terbuka dan tidak dirinci. Perhatikan juga bahwa sanksi terberat dalam Pasal 98 tidak dikaitkan dengan empat bidang tersebut, melainkan dengan apakah pekerjaannya berhubungan langsung dengan proses produksi.

Akibatnya ada zona abu-abu. Dukungan teknologi informasi atau pembukuan tidak termasuk empat bidang itu, tetapi juga tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pasal 95 ayat (4) menyerahkan tata caranya kepada Peraturan Pemerintah yang belum terbit, dan di situlah batas zona itu ditarik.

Tiga pasal menjadi enam

Hal PP 35/2021 UU 27/2026
Jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan Tidak dibatasi Jasa penunjang (empat bidang) atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (Pasal 95)
Bentuk badan perusahaan alih daya Badan hukum, bentuk apa pun Wajib perseroan terbatas (Pasal 99 ayat 5)
Akibat menyalahi jenis pekerjaan Tidak diatur Status hubungan kerja beralih demi hukum ke perusahaan pemberi pekerjaan (Pasal 98)
Jalur penegakan bagi pekerja Tidak diatur Pengesahan nota pemeriksaan ke pengadilan negeri (Pasal 98 ayat 2)
Masa kerja saat vendor berganti Tidak diatur Dihitung kumulatif untuk batas waktu PKWT (Pasal 99 ayat 4)
Memotong hak normatif pekerja Tidak diatur Dilarang (Pasal 99 ayat 7)
Struktur dan skala upah di vendor Tidak diatur Wajib disusun (Pasal 99 ayat 6)
Badan usaha milik negara Tidak diatur Wajib kepada anak perusahaan sendiri berbentuk PT (Pasal 97)

Sanksi yang paling mahal

Pasal 98 ayat (1) berbunyi: bila pekerja dari perusahaan alih daya digunakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka demi hukum status hubungan kerjanya beralih dari perusahaan alih daya kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

Tidak ada denda, tidak ada peringatan tertulis, dan tidak perlu kesepakatan. Yang berpindah bukan hanya nama pemberi kerja, tetapi seluruh konsekuensinya: masa kerja, hak atas pesangon bila nanti di-PHK, dan status sebagai pekerja perusahaan pengguna.

Ayat (2) memberi jalur penegakannya. Bila perusahaan pemberi pekerjaan tidak melaksanakan peralihan itu berdasarkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan tersebut kepada pengadilan negeri setempat, dengan dua syarat: perundingan bipartit sudah dilakukan tetapi gagal atau ditolak salah satu pihak, dan pemeriksaan pengawas sudah dilaksanakan.

Sanksi semacam ini pernah ada dalam UU 13/2003, hilang lewat Cipta Kerja, dan kini kembali dengan jalur penegakan yang lebih konkret. Yang menentukan adalah pekerjaan nyata di lapangan, bukan judul jabatan dalam kontrak.

Mengganti vendor tidak lagi mengulang hitungan

Ini perubahan yang paling jarang dibahas, dan paling mengubah praktik. Pasal 99 ayat (3) mewajibkan PKWT di perusahaan alih daya memuat syarat pengalihan pelindungan hak bila terjadi pergantian vendor dan objek pekerjaannya tetap ada. Ketentuan itu sudah ada di PP 35/2021 Pasal 19.

Yang baru ada di ayat (4): bila vendor berganti, masa kerja pekerja pada vendor sebelumnya diperhitungkan secara kumulatif dengan masa kerja pada vendor pengganti, untuk menghitung batas waktu PKWT menurut Pasal 82 ayat (2), sepanjang objek pekerjaannya tetap sama.

Gabungkan dengan batas baru PKWT, yaitu paling lama dua tahun dengan paling banyak dua kali perpanjangan. Praktik mengganti vendor setiap dua tahun agar hitungan kontrak kembali ke nol tidak lagi berfungsi. Jam terus berjalan mengikuti pekerjaannya, bukan mengikuti nama perusahaan yang memasoknya. Setelah batas itu terlampaui, konsekuensinya mengikuti ketentuan PKWT.

Kewajiban baru bagi perusahaan alih daya

Vendor kini menanggung tiga kewajiban baru. Pertama, badan usahanya wajib berbentuk perseroan terbatas, bukan sekadar badan hukum apa pun, dan tetap wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Yang tanpa izin dikenai sanksi administratif menurut Pasal 100.

Kedua, vendor wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, sama seperti perusahaan pada umumnya.

Ketiga, dan paling langsung terasa bagi pekerja: Pasal 99 ayat (7) melarang perusahaan alih daya memotong atau mengurangi hak normatif pekerja alih daya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

Badan usaha milik negara dan sektor tambang

Pasal 97 mewajibkan BUMN menyerahkan pekerjaan alih daya kepada anak perusahaannya sendiri yang berbentuk perseroan terbatas, dengan batasan jenis pekerjaan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Pasal 310 memberi masa penyesuaian: BUMN yang belum memiliki anak perusahaan dapat memakai vendor yang sedang berjalan paling lama satu tahun sejak undang-undang berlaku, yaitu sampai 28 Oktober 2027.

Untuk sektor pertambangan dan perminyakan, Pasal 96 membuka satu kemungkinan tambahan di luar empat bidang, yaitu usaha jasa penunjang di bidang pertambangan dan perminyakan, tetapi tetap harus melalui anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Yang perlu diperiksa sekarang

Bagi perusahaan pengguna: petakan pekerjaan nyata yang dilakukan setiap pekerja alih daya di lapangan, bukan jabatan di kontraknya, dan uji terhadap kriteria berhubungan langsung dengan proses produksi. Periksa juga berapa lama objek pekerjaan itu sudah dialihdayakan, melewati berapa vendor, karena masa kerjanya kini kumulatif. Daftar periksanya ada di audit kepatuhan ketenagakerjaan.

Bagi pekerja alih daya: catat sejak kapan Anda mengerjakan objek pekerjaan itu, termasuk di bawah vendor sebelumnya, dan simpan seluruh perjanjian kerjanya. Jika pekerjaan Anda berhubungan langsung dengan proses produksi, jalurnya bipartit, lalu pengawas ketenagakerjaan, lalu pengadilan negeri.

Pembahasan sebelumnya tentang aturan outsourcing dan Permenaker 7/2026 menjelaskan benturan antara daftar enam bidang dalam peraturan menteri dan empat bidang dalam undang-undang. Jika Anda sedang meninjau perjanjian alih daya, bawa dokumennya sebelum diperpanjang. Seri berikutnya membahas tenaga kerja asing.