Sampul artikel bertuliskan Tenaga Kerja Asing Diperketat dengan logo timbangan hukum

Tiga hal berubah pada aturan tenaga kerja asing, dan ketiganya luput dari pemberitaan. Pengecualian dari kewajiban rencana penggunaan dirombak, sehingga keringanan untuk perusahaan rintisan hilang. Bahasa Indonesia berubah dari tidak disebut sama sekali menjadi kewajiban dua arah. Dan tidak memiliki pengesahan rencana kini bukan lagi tindak pidana, melainkan dapat berujung pencabutan izin berusaha.

Seri ini melanjutkan rangkaian tentang undang-undang baru, setelah PHK dan pesangon dan status pekerja outsourcing.

Pengecualian dirombak, bukan diperluas

Pasal 62 ayat (1) UU 27/2026 mewajibkan setiap pemberi kerja memiliki rencana dan pengesahan penggunaan tenaga kerja asing dari Menteri. Yang menarik adalah daftar siapa yang dikecualikan.

Dikecualikan dari kewajiban rencana UU 13/2003 asli UU 6/2023 (Cipta Kerja) UU 27/2026
Pegawai diplomatik dan konsuler Ya Ya Ya
Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu Tidak Ya Tidak lagi
Vokasi Tidak Ya Tidak lagi
Perusahaan rintisan berbasis teknologi Tidak Ya Tidak lagi
Keadaan darurat, kunjungan bisnis, penelitian Tidak Ya Ya
Terikat perkawinan sah paling singkat 5 tahun dengan WNI Tidak Tidak Ya, baru

Tiga keringanan yang dibawa Cipta Kerja dicabut: direksi dan komisaris pemegang saham, vokasi, dan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Bagi perusahaan teknologi tahap awal yang selama ini memakai jalur itu, kewajiban rencana dan pengesahan kini berlaku penuh.

Gantinya satu pengecualian baru yang sifatnya personal: tenaga kerja asing yang masih terikat perkawinan sah paling singkat lima tahun dengan warga negara Indonesia.

Perkawinan dengan warga negara Indonesia jadi jalur tersendiri

Pola itu berulang di tiga tempat, dan ketiganya baru. Selain pengecualian lima tahun di Pasal 62 ayat (4), Pasal 63 mengatur bahwa tenaga kerja asing yang merupakan anak dari perkawinan sah antara warga negara asing dan warga negara Indonesia dapat dipekerjakan dengan rencana dan pengesahan khusus, yang rinciannya menunggu Peraturan Pemerintah.

Lalu Pasal 70 ayat (2) huruf g membebaskan dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing: tenaga kerja asing yang masih terikat perkawinan sah dengan warga negara Indonesia, dan anak dari perkawinan sah antara tenaga kerja asing dan warga negara Indonesia. Enam pembebasan lain dalam daftar itu, mulai dari instansi pemerintah sampai jabatan tertentu di lembaga pendidikan, sudah ada sejak UU 13/2003. Yang berbasis perkawinan ini baru.

Bahasa Indonesia jadi kewajiban dua arah

Dalam naskah UU 13/2003 maupun klaster ketenagakerjaan UU 6/2023, frasa bahasa Indonesia tidak muncul sama sekali dalam pengaturan tenaga kerja asing. Sekarang ia muncul tiga kali, dan membebani kedua pihak.

Pasal 65 ayat (1) huruf a mewajibkan pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja asing yang bersedia mempelajari bahasa Indonesia untuk pekerjaan alih teknologi dan alih keahlian. Pasal 69 menegaskan sisi sebaliknya: tenaga kerja asing itu wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dan Pasal 67 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga pendidikan.

Pasal 68 memberi sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memfasilitasinya. Jadi ini bukan imbauan.

Jabatan yang tertutup diperluas

UU 6/2023 melarang tenaga kerja asing menduduki jabatan yang mengurusi personalia. UU 27/2026 Pasal 62 ayat (3) memperluasnya menjadi jabatan yang mengurusi personalia atau sumber daya manusia. Penambahan itu menutup argumen bahwa jabatan bernama human resources bukanlah personalia.

Dua ayat berikutnya menambah saringan yang sebelumnya tidak ada di tingkat undang-undang. Ayat (6) menyatakan tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia. Ayat (7) mewajibkan pemberi kerja mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia.

Kewajiban pendampingan tetap ada dan tidak berubah arah: menunjuk pekerja Indonesia sebagai tenaga pendamping, serta melaksanakan pendidikan, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi bagi pekerja Indonesia sesuai kualifikasi jabatan yang diduduki tenaga kerja asing. Ketiga kewajiban itu, bersama kewajiban bahasa, dikecualikan bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.

Sanksinya berpindah jalur

Pelanggaran UU 13/2003 UU 27/2026
Tidak memiliki rencana dan pengesahan penggunaan Pidana penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta, dikualifikasikan kejahatan Sanksi administratif sampai pencabutan perizinan berusaha (Pasal 64)
Pemberi kerja orang perseorangan mempekerjakan TKA Sama seperti di atas Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, tanpa batas minimum (Pasal 272)
Tidak membayar upah atau tidak memulangkan TKA Tidak diatur sebagai pidana Pidana denda paling sedikit kategori IV sampai kategori VI, dan tidak menghapus kewajibannya (Pasal 273)

Perhatikan arah perubahannya. Tidak memiliki pengesahan rencana berhenti menjadi tindak pidana, tetapi akibat administratifnya bisa lebih mematikan bagi perusahaan karena mencakup pencabutan izin berusaha. Sebaliknya, kewajiban membayar upah dan memulangkan tenaga kerja asing yang dulu tidak berancaman pidana sekarang punya ancaman denda, dan membayar denda itu tidak menghapus kewajiban pokoknya.

Besaran rupiah tiap kategori ditetapkan dalam KUHP. Menurut Pasal 79 KUHP, kategori IV setara Rp200 juta dan kategori VI setara Rp2 miliar. KUHP sendiri telah diubah oleh UU 1/2026, sehingga angkanya sebaiknya dipastikan pada naskah terkini sebelum dipakai dalam dokumen resmi.

Yang perlu diperiksa sekarang

Bagi perusahaan: jika Anda sebelumnya bersandar pada pengecualian perusahaan rintisan, vokasi, atau direksi pemegang saham, dasar itu sudah tidak ada. Periksa juga apakah ada tenaga kerja asing pada jabatan yang mengurusi sumber daya manusia, dan siapkan program bahasa Indonesia beserta buktinya. Daftar periksa menyeluruhnya ada di audit kepatuhan ketenagakerjaan.

Bagi pekerja Indonesia yang ditunjuk sebagai tenaga pendamping: kewajiban pemberi kerja bukan sekadar menunjuk nama, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai kualifikasi jabatan yang diduduki tenaga kerja asing. Ketiadaannya dapat diadukan kepada pengawas ketenagakerjaan.

Jika Anda sedang menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing atau meninjau kontrak ekspatriat, bawa dokumennya sebelum diajukan. Seri berikutnya memetakan seluruh larangan dan ancaman pidana dalam undang-undang ini.