Sampul artikel bertuliskan PKWT Kini Dibatasi 2 Tahun dengan logo timbangan hukum

Sejak 28 Oktober 2026, klausul jangka waktu dalam hampir semua template kontrak kerja waktu tertentu sudah tidak lagi berpijak pada aturan yang berlaku. Banyak di antaranya masih menyebut batas lima tahun, masih mengizinkan perpanjangan tanpa hitungan, dan masih memuat masa percobaan dengan upah yang hanya dipatok tidak di bawah upah minimum. Ketiganya sudah berubah.

Tulisan ini melanjutkan peta pencabutan dan peralihan pada seri pertama, dan masuk ke bagian yang paling cepat terasa di meja HRD.

Satu ayat yang mengubah hitungan kontrak

Pasal 82 ayat (1) masih mendasarkan PKWT atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang baru ada di ayat (2): jangka waktu itu paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Totalnya empat tahun, dan strukturnya terkunci.

Bandingkan dengan aturan sebelumnya. PP 35/2021 Pasal 8 memberi batas lima tahun untuk keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya, tanpa membatasi berapa kali perpanjangan boleh dilakukan, dan Pasal 6 memberi lima tahun untuk pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal 87 ayat (1) huruf b memotong pekerjaan jenis itu menjadi paling lama dua tahun.

Pasal 309 menyatakan peraturan pelaksana aturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Batas lima tahun itu bertentangan dengan Pasal 82, sehingga perusahaan yang hari ini menandatangani PKWT tiga tahun sekali jalan tidak bisa bersandar pada PP 35/2021.

Tiga lapis aturan, satu tabel

Hal UU 13/2003 asli UU 6/2023 dan PP 35/2021 UU 27/2026
Jangka waktu PKWT Paling lama 2 tahun, perpanjangan 1 kali paling lama 1 tahun, pembaruan 1 kali paling lama 2 tahun Paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan, jumlah perpanjangan tidak dibatasi Paling lama 2 tahun, hanya 2 kali perpanjangan, masing-masing paling lama 1 tahun
PKWT yang tidak tertulis Dinyatakan sebagai PKWTT Ketentuan itu tidak lagi dimuat dalam Pasal 57 Demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 85)
Pemicu uang kompensasi Belum diatur Berakhirnya jangka waktu atau selesainya pekerjaan (Pasal 61A) Seluruh cara berakhirnya PKWT dalam Pasal 81 ayat (1)
Pencatatan PKWT Disebut dalam penjelasan Pasal 59 Daring 3 hari kerja, atau tertulis 7 hari kerja di dinas Wajib dicatatkan paling lambat 3 hari kerja, dapat diakses pekerja dan pengawas

Kontrak lisan kembali berisiko

Pasal 83 ayat (1) mewajibkan PKWT dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin, dan Pasal 85 menambahkan akibatnya: PKWT yang tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT. Ketentuan ini pernah ada di Pasal 57 ayat (2) UU 13/2003 dan hilang ketika pasal itu diubah lewat UU 6/2023. Kini ia kembali.

Jika kontraknya tertulis tetapi tidak memakai bahasa Indonesia dan huruf latin, akibatnya berbeda: Pasal 84 mengenakan sanksi administratif, bukan perubahan status. Dua pasal ini sering dibaca menyatu, padahal konsekuensinya tidak sama.

Uang kompensasi melebar, ganti rugi tetap penuh

Pasal 61A UU 6/2023 mengaitkan kewajiban uang kompensasi pada dua keadaan saja, yaitu berakhirnya jangka waktu dan selesainya pekerjaan. Pasal 88 ayat (1) merujuk ke seluruh Pasal 81 ayat (1), yang mencakup juga pengakhiran lewat perjanjian bersama, putusan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap, dan keadaan tertentu yang dicantumkan dalam kontrak. Dibaca dari rujukan itu, pemicunya menjadi lebih luas. Pasal 91 menyerahkan rinciannya kepada Peraturan Pemerintah, yang hanya dapat memperjelas cara penghitungan dan tata caranya, bukan mengurangi keadaan yang sudah disebut undang-undang.

Pasal 90 mewajibkan pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktunya berakhir membayar ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya kontrak. Rumusan ini sama dengan Pasal 62 UU 13/2003, yang tidak pernah dicabut Cipta Kerja. Sementara PP 35/2021 Pasal 17 hanya mewajibkan kompensasi sebesar jangka waktu yang telah dijalani. Selisihnya besar, dan undang-undang menyebut angka penuh.

Masa percobaan punya harga minimum

Pasal 92 tetap membolehkan masa percobaan paling lama tiga bulan untuk PKWTT, tetapi menambah empat hal. Pemberi kerja wajib membayar upah paling sedikit 75 persen dari upah yang berlaku pada jabatan tersebut dan tidak di bawah upah minimum, memberikan jaminan sosial, serta memenuhi hak lain sesuai peraturan. Pekerja yang memenuhi persyaratan dan menyelesaikan masa percobaan wajib diangkat menjadi pekerja PKWTT. Syaratnya harus tercantum dalam perjanjian atau surat pengangkatan, dan jika tidak, masa percobaan dianggap tidak ada. Terakhir, masa percobaan diperhitungkan sebagai masa kerja.

Bandingkan dengan Pasal 60 UU 13/2003, yang hanya memuat dua hal: batas tiga bulan dan larangan upah di bawah upah minimum. Kewajiban mencantumkan syarat masa percobaan beserta akibat jika tidak dicantumkan dulu hanya hidup di penjelasan, dan Cipta Kerja tidak mengubah Pasal 60 sama sekali. Sekarang keempatnya di batang tubuh.

Dua di antaranya benar-benar baru. Patokan 75 persen membuat upah minimum bukan lagi satu-satunya acuan, dan pada jabatan yang upahnya jauh di atas minimum ia mengikat lebih tinggi. Lalu masa percobaan yang dihitung sebagai masa kerja berpengaruh langsung pada perhitungan pesangon di kemudian hari.

Ijazah tidak boleh lagi ditahan

Pasal 78 melarang pemberi kerja mensyaratkan maupun menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Pengecualiannya sempit, yaitu dokumen yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian tertulis. Kata ijazah tidak pernah muncul dalam UU 13/2003.

Pasal 79 ayat (1) merinci sanksinya menjadi tiga, yang dapat dikenakan sendiri-sendiri atau bersamaan: peringatan tertulis, denda administratif, dan pembatasan kegiatan usaha. Tingkatan terakhir menyentuh operasi perusahaan, bukan hanya kas. Ayat (2) menegaskan sanksi itu tidak menghilangkan kewajiban mengembalikan dokumennya, jadi membayar denda tidak menyelesaikan persoalan selama ijazah masih ditahan. Tata caranya diatur dalam Peraturan Pemerintah yang belum terbit.

Yang perlu diperiksa pekan ini

Bagi perusahaan, periksa tiga titik dalam template PKWT: angka jangka waktu, jumlah perpanjangan, dan klausul masa percobaan yang keliru dipasang pada kontrak waktu tertentu. Masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum menurut Pasal 86, dan masa kerjanya tetap dihitung. Periksa juga kebijakan penyimpanan ijazah karyawan.

Bagi pekerja, bandingkan tanggal tanda tangan kontrak Anda dengan 28 Oktober 2026, lalu cek apakah jangka waktu dan perpanjangannya masih sesuai. Jika kontrak diakhiri di tengah jalan, dasar hitungannya bukan sekadar sisa gaji yang ditawarkan. Catatan: tulisan kami tentang PKWT dan PKWTT masih memuat batas lima tahun dan sedang diperbarui.

Jika Anda sedang menyusun ulang perjanjian kerja atau menghadapi PHK sepihak di tengah masa kontrak, bawa dokumennya sebelum ditandatangani atau ditanggapi. Seri berikutnya membahas pengupahan setelah PP 36/2021.